Pemerintah Jepang Desak Vietnam Tunda Larangan Sepeda Motor Bensin di Hanoi, Khawatirkan Dampak Ekonomi

JAKARTA, DUNIASCOOTER.COM -- Pemerintah Jepang baru-baru ini secara resmi mendesak Vietnam untuk mempertimbangkan kembali dan memperlambat rencana kontroversialnya untuk melarang sepeda motor berbahan bakar bensin di Hanoi. 

Hal ini adalah sebuah langkah ambisius yang dikhawatirkan dapat memicu gejolak ekonomi yang signifikan dan menghilangkan ribuan lapangan pekerjaan. 

Peringatan keras ini datang dari Kedutaan Besar Jepang di Hanoi kepada otoritas Vietnam, menyerukan agar peta jalan menuju elektrifikasi dilakukan secara bertahap dan lebih terukur. 

Larangan mendadak yang rencananya diterapkan di pusat kota Hanoi pada pertengahan tahun 2026 tersebut dikhawatirkan akan menghancurkan industri pendukung yang selama ini menopang pasar kendaraan roda dua senilai $4,6 miliar atau sekitar Rp76,44 triliun, terutama merek-merek raksasa Jepang yang mendominasi, seperti Honda.

BACA JUGA:Kakorlantas Pastikan Revitalisasi ETLE Berjalan Optimal di Jatim

Vietnam memiliki salah satu pasar kendaraan roda dua terbesar di dunia, dengan jumlah sepeda motor terdaftar hampir mencapai 80 persen dari total populasi 100 juta penduduknya. 

Di pasar yang sangat besar ini, Honda memegang kendali penuh, menguasai sekitar 80 persen pangsa pasar dan mencatat penjualan hingga 2,6 juta unit tahun lalu. 

Bahkan, saking populernya, nama Honda secara umum digunakan masyarakat Vietnam sebagai sebutan untuk sepeda motor. 

Oleh karena itu, larangan mendadak ini sangat berisiko melumpuhkan raksasa industri tersebut, yang akan diikuti oleh efek domino bagi pemasok suku cadang, dealer, hingga pabrikan pendukung lainnya. 

BACA JUGA:Pabrik TVS Hosur Gabungkan Eco Park dan Manufaktur

Berdasarkan dokumen yang dilihat oleh Reuters, surat dari Jepang tersebut meminta rencana transisi yang lebih baik dan bertahap dengan fase penerapan yang terukur.

Hal tersebut akan memberikan waktu yang cukup bagi industri untuk beradaptasi, baik melalui elektrifikasi maupun bahan bakar alternatif.

Pada bulan Juli, Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh mengumumkan larangan ini sebagai bagian dari upaya nasional untuk mengatasi polusi udara parah yang menyelimuti Hanoi. 

Pemerintah juga berencana untuk menerapkan pembatasan yang lebih luas mulai tahun 2028, yang kemungkinan akan diperluas ke kota-kota besar lainnya.