Kanal tersebut juga perlu terintegrasi dan terverifikasi agar pencatatan transaksi serta penerimaan parkir lebih transparan.
BACA JUGA:Penertiban Parkir Liar Jakarta Selatan Memanas, Pramono Minta Proses Hukum Berjalan
Audit Investigatif dan Penertiban Parkir Ilegal
Pansus turut merekomendasikan audit investigatif terhadap laporan pendapatan operator parkir, mutasi rekening, dan pelaksanaan perjanjian kerja sama dengan pemerintah daerah.
Inspektorat diminta menindaklanjuti indikasi penyimpangan dan meneruskan temuan yang mengarah pada tindak pidana kepada aparat penegak hukum.
Selain itu, penertiban lokasi parkir tanpa izin dan pembenahan sistem perizinan juga menjadi bagian dari rekomendasi.
Pemprov DKI turut didorong mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah serta memberikan sanksi kepada badan usaha yang melanggar ketentuan.
Dalam aspek tarif, Pansus menegaskan bahwa rencana kenaikan tarif parkir maupun perubahan zonasi perlu dikoordinasikan dengan Komisi B DPRD DKI Jakarta.
Komisi tersebut merupakan mitra kerja Dishub dalam pembahasan kebijakan terkait.
Pansus juga mengusulkan upah tetap yang layak bagi juru parkir, surat tugas digital berkode QR, serta perluasan transaksi nontunai.
“Penerapan langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat pengawasan sekaligus melindungi juru parkir resmi dan pengguna jasa,” kata Jupiter.
BACA JUGA:Atasi Kemacetan Jakarta, Dishub DKI Jakarta Jalankan Program Gebrak Pagi
Pemprov DKI Diminta Bentuk Gugus Tugas Perparkiran
Untuk memastikan seluruh rekomendasi berjalan, Pansus meminta Pemprov DKI membentuk Gugus Tugas Perparkiran melalui Keputusan Gubernur (Kepgub).
Perangkat daerah dan badan usaha milik daerah (BUMD) terkait juga diminta menyusun matriks tindak lanjut.
Dokumen tersebut harus mencantumkan target waktu pelaksanaan dan penanggung jawab setiap rekomendasi.
Dengan demikian, perkembangan pembenahan tata kelola perparkiran dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala.