JAKARTA, DUNIASCOOTER.COM -- Rencana besar pemerintah mengonversi 120 juta unit motor konvensional menuai kritik tajam.
Program ini dinilai berisiko gagal sekaligus berpotensi membebani keuangan negara.
Institute for Essential Services Reform (IESR) menyebut rencana tersebut tidak efektif memangkas ketergantungan BBM.
Kesiapan infrastruktur dan bengkel tersertifikasi menjadi kendala utama di lapangan saat ini.
BACA JUGA:Update Harga BBM Swasta April 2026: Shell, BP, dan Vivo Kompak Tahan Harga, Cek Rinciannya!
Chief Executive Officer IESR, Fabby Tumiwa, menyoroti keterbatasan jumlah bengkel konversi saat ini.
Menurutnya, distribusi bengkel yang tersertifikasi masih sangat tidak merata di Indonesia.
"Ketersediaan bengkel konversi sekarang belum mencukupi, baik secara jumlah maupun sebaran lokasi, di mana mayoritas masih terpusat di wilayah Jakarta, Bogor, Bandung, dan Bali," jelas Fabby Tumiwa.
Hingga akhir 2025, hanya tercatat 39 bengkel konversi resmi dari Kementerian Perhubungan.
BACA JUGA:Yamaha Aerox E 2026: Versi Listrik Si 'Raja Jalanan' Akhirnya Muncul, Tetap Galak Gak Nih?
Padahal, diperlukan puluhan ribu bengkel untuk menangani jutaan unit motor masyarakat.
Secara teknis, satu bengkel hanya mampu mengonversi sekitar 900 hingga 1.500 unit pertahun.
Idealnya, Indonesia membutuhkan sekitar 16.000 sampai 27.000 bengkel konversi yang tersertifikasi.
Masalah biaya juga menjadi penghambat besar bagi minat masyarakat luas.
BACA JUGA:Blok M Square Bebas Pungli Parkir: Petugas Sikat Jukir Liar, Dompet Braysis Aman!