Langkah ini merupakan bentuk nyata dukungan Pemprov DKI Jakarta untuk mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.
Kebijakan pembebasan sanksi administratif ini tidak hanya sekadar memberikan keringanan finansial kepada masyarakat, tetapi juga memiliki sejumlah tujuan strategis yang lebih luas bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Pertama, program ini bertujuan untuk mendorong kepatuhan pajak di kalangan masyarakat.
Dengan menghilangkan beban bunga keterlambatan, diharapkan wajib pajak yang sebelumnya enggan atau tertunda membayar dapat termotivasi untuk segera melunasi tunggakannya.
BACA JUGA:KYMCO K1 Sport Special Edition Meluncur di Taiwan! Tawarkan Agresivitas dan Efisiensi Bahan Bakar
Kedua, kebijakan ini berfungsi untuk mempermudah proses administrasi pembayaran pajak kendaraan, menjadikannya lebih efisien dan tidak berbelit-belit.
Mekanisme by system yang otomatis adalah kunci dari kemudahan administrasi ini.
Ketiga, dari sisi fiskal daerah, langkah ini diarahkan untuk mengoptimalkan penerimaan daerah.
Dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat melunasi kewajiban tanpa beban bunga, Pemprov DKI dapat memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak kendaraan yang selama ini tertahan dalam bentuk tunggakan.
BACA JUGA:Korlantas Pastikan Kesiapan Pelabuhan Merak Saat Operasi Lilin 2025 Jelang Nataru
Terakhir, kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan sistem pelayanan pajak daerah yang lebih transparan dan efisien.
Momen pemutihan ini adalah kesempatan ideal bagi masyarakat yang memiliki tunggakan pajak dan telah dikenakan denda, karena biaya yang harus dikeluarkan menjadi lebih ringan secara signifikan.
Wajib pajak disarankan untuk segera memanfaatkan tenggat waktu hingga akhir Desember 2025 sebelum fasilitas keringanan ini berakhir.