Gubernur Dedi Mulyadi Pastikan Kendaraan Listrik di Jawa Barat Tetap Dikenakan Pajak Daerah
Gubernur Dedi Mulyadi Pastikan Kendaraan Listrik di Jawa Barat Tetap Dikenakan Pajak Daerah---WMS
BACA JUGA:Guncang Sirkuit Puncak Mario Sidrap, MAXi Race Jadi Primadona di Yamaha Cup Race 2026
Pergeseran arah kebijakan ini dipicu oleh terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026.
Aturan baru tersebut mengubah skema perpajakan bagi kendaraan bertenaga baterai secara signifikan di Indonesia.
Sebelumnya, melalui Permendagri Nomor 7 Tahun 2025, kendaraan listrik murni mendapatkan fasilitas pembebasan pajak secara otomatis.
Namun, pada aturan terbaru tahun 2026, poin pembebasan eksplisit tersebut sudah tidak ditemukan lagi.
BACA JUGA:MAXI Tour Boemi Nusantara 2026 Resmi Dimulai, Toba Samosir Jadi Titik Awal Jelajah Indonesia
Kini, posisi hukum kendaraan listrik diposisikan setara dengan kendaraan bermesin pembakaran internal dalam struktur perpajakan.
Dasar pengenaan pajak serta bobot koefisien pengali juga tidak lagi dibedakan antara keduanya.
Meski demikian, pemerintah daerah masih diberikan ruang untuk memberikan insentif secara mandiri bagi warganya.
Hal ini memberikan fleksibilitas bagi daerah dalam mengatur kebijakan ekonomi sesuai dengan kondisi fiskal masing-masing.
BACA JUGA:Wahana Honda Bagikan Tips Berkendara Aman bagi Perempuan untuk Perkuat Budaya #Cari_Aman
Pemprov Jabar optimis bahwa tingkat kepatuhan warga dalam membayar pajak kendaraan akan terus mengalami peningkatan.
Untuk mendukung hal tersebut, berbagai kemudahan dalam proses administrasi kini telah disediakan bagi masyarakat.
Salah satunya adalah penghapusan syarat wajib membawa KTP pemilik pertama saat melakukan proses pembayaran.
Penyederhanaan birokrasi ini diharapkan dapat mendorong pemilik kendaraan untuk lebih disiplin dalam menunaikan kewajibannya.
Temukan konten Duniascooter.com menarik lainnya di Google News
- Tag
- Share
-
