Kemenhub Prediksi Puncak Arus Mudik Nataru 2025/2026 Terjadi Pada 24 Desember

BACA JUGA:Ini Perbedaan Utama Setiap Varian All New Honda Vario 125, Cek di Sini Biar Makin Paham

Tercatat, sebanyak 40.683 kendaraan darat, 987 kapal laut, 191 kapal penyeberangan, 363 pesawat yang serviceable, dan 3.333 sarana kereta api telah diperiksa dan dinyatakan layak jalan sebelum masa Angkutan Nataru.

Selain fokus pada keselamatan, Kemenhub juga turut menyelenggarakan Program Mudik Gratis yang tersebar di berbagai moda transportasi untuk mengurangi beban biaya dan menekan penggunaan kendaraan pribadi.

Ditjen Perhubungan Darat menyiapkan 70 unit bus dari Jakarta menuju 10 rute tujuan (termasuk Solo, Yogyakarta, dan Surabaya) untuk mengangkut 3.080 penumpang dan 2 unit truk untuk 60 sepeda motor.

Ditjen Perkeretaapian menyediakan layanan mudik gratis selama 12 hari pada lintas utara dan tengah, dengan total kapasitas 12.720 penumpang dan 5.568 sepeda motor.

BACA JUGA:Lawan Berat Yamaha TMAX! Kymco AK 575i 2026 Meluncur dengan Mesin Baru

Terakhir, Ditjen Perhubungan Laut juga menyelenggarakan mudik gratis bagi 12.311 penumpang di 57 rute pelayaran.

Menhub Dudy secara khusus menekankan bahwa keberhasilan pelaksanaan Angkutan Nataru 2025/2026 sangat bergantung pada keamanan dan keselamatan harus menjadi prioritas absolut.

Lalu diperlukan sinergi dan kolaborasi yang solid antarpemangku kepentingan.

Semua pihak harus menaruh perhatian khusus pada detail sekecil apa pun dari perencanaan hingga pelaksanaan dan yang terpenting, tidak boleh ada kelengahan terhadap potensi munculnya kejadian-kejadian luar biasa.

BACA JUGA:Suzuki Easy 115 Terbaru Versi 2026 Meluncur, Hemat Bensin Cocok untuk Harian

Menhub optimistis, jika keempat faktor tersebut dipedomani, target Zero Accident dan Zero Fatality sangat mungkin tercapai.

Menutup rapat, Menhub mengimbau semua pihak untuk mewaspadai potensi kepadatan lalu lintas di area wisata, jalur arteri yang terdapat pasar tumpah, serta perlintasan sebidang kereta api, seraya menekankan perlunya sinergi intensif lintas Kementerian/Lembaga agar kebijakan lapangan berjalan seragam, aman, dan terkendali.