Pramono menilai penertiban tidak cukup dilakukan melalui tindakan keras tanpa mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat.
Pemerintah perlu menyiapkan pendekatan yang memungkinkan pedagang tetap menjalankan kegiatan ekonominya.
“Kalau dilakukan dengan kekerasan atau tindakan berlebihan tetapi tidak disiapkan untuk para pedagang atau masyarakat itu tetap bisa mencari periuk nasinya, pasti akan kembali lagi,” tegasnya.
Karena itu, pemerintah memilih menjalankan penataan secara bertahap atau gradual.
Pengaturan parkir akan dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan fasilitas pendukung dan kebutuhan masyarakat.
“Jadi saya memutuskan mereka mulai kita tata secara gradual, termasuk parkir, yang paling penting adalah kehidupannya mulai berjalan dengan baik,” katanya.
BACA JUGA:Penertiban Parkir di Jakarta Ricuh, Pengelola Proyek Diminta Sediakan Parkir
Evaluasi Fasilitas Jalan dan Keselamatan Pejalan Kaki
Pembahasan lalu lintas juga mencakup usulan pembangunan trotoar dan penandaan Zona Selamat Sekolah (ZoSS).
Usulan tersebut berada di Jalan Kampung Bali XXV, Tanah Abang.
Namun, Pramono meminta rencana pembangunan trotoar dikaji kembali karena berpotensi mengganggu fungsi saluran air.
Pemerintah tidak ingin fasilitas pejalan kaki justru menimbulkan persoalan baru.
“Problemnya adalah kalau dibuatkan pedestrian, pedestrian-nya di atas sungai, dan untuk itu saya tidak setuju,” ujarnya.
Sebagai alternatif, pemerintah akan mengkaji penyesuaian lebar jalan dan kemungkinan penerapan sistem satu arah.
Penataan pohon di sepanjang ruas jalan juga menjadi bagian dari pembahasan.
Melalui langkah tersebut, Pemprov DKI Jakarta berharap kawasan Tanah Abang menjadi lebih tertib dan nyaman.
Penataan parkir serta pengaturan lalu lintas tetap diarahkan untuk menjaga aktivitas perdagangan dan kehidupan masyarakat.