Pihak Dishub wajib menggandeng jajaran Ditlantas Polda Metro Jaya dalam mengeksekusi kebijakan ini di lapangan.
Sinergi antar instansi menjadi kunci utama keberhasilan penataan ruang publik secara berkelanjutan.
BACA JUGA:Perbedaan Motor Listrik dan Motor Hybrid, Mana yang Lebih Efisien untuk Kebutuhan Harian?
“Karena saya kepingin Jakarta menjadi lebih rapi, semuanya ditangani oleh Dinas Perhubungan dan juga tentunya dengan Polda Metro Jaya untuk lalu lintasnya,” lanjut Pramono Anung.
Melalui sistem pengawasan yang terintegrasi, pemerintah daerah optimis kenyamanan para pengguna jalan akan meningkat drastis.
Masyarakat tidak perlu lagi merasa resah terhadap pungutan tidak resmi di persimpangan jalan raya.
Kehadiran petugas berseragam resmi di titik rawan diyakini mampu memberikan rasa tenang yang maksimal.
Pramono juga menambahkan bahwa hasil akhir dari kebijakan ini harus bisa dirasakan langsung oleh seluruh warga.
Jakarta sebagai kota global dituntut memiliki standar pelayanan transportasi publik yang prima dan teratur.
“Mudah-mudahan membuat Jakarta lebih nyaman, lebih aman, lebih bisa dinikmati,” tutup Pramono Anung.