Al Fatih juga mengimbau warga agar tidak memberikan uang kepada jukir ilegal.
Pembayaran parkir wajib dilakukan secara resmi menggunakan sistem kartu elektronik di pintu keluar.
"Ini penting agar tidak ada kebocoran, pungutan liar, maupun praktik premanisme," kata Al Fatih.
Ia juga menilai bahwa sistem parkir digital di Blok M memerlukan pembenahan total.
Salah satunya adalah pembenahan dalam proses pendataan jumlah kendaraan yang masuk ruang parkir.
BACA JUGA:Irit dan Lincah, Kymco Micare 125 Hadir Sebagai Solusi Menembus Kemacetan Kota
Politisi ini mengingatkan petugas agar tidak memaksa kendaraan masuk saat kapasitas penuh.
Hal tersebut dinilai menjadi pemicu utama kepadatan di dalam area parkir.
Kondisi itu akhirnya menimbulkan antrean panjang hingga ke ruas jalan sekitar sirkulasi Blok M.
"Sistem parkir harus mampu memberikan informasi kapasitas parkir secara real time," ucap Al Fatih.
Ia turut mendorong pemasangan papan informasi besar di sejumlah titik strategis Blok M.
Fasilitas ini berfungsi mengingatkan pengendara untuk hanya membayar di pintu keluar resmi.
BACA JUGA:Toyota Perkenalkan Land Hopper, Konsep Skuter Listrik Roda Tiga Berdimensi Mungil yang Bisa Dilipat
Selain itu, ia meminta Dinas Perhubungan melakukan patroli rutin pada jam-jam rawan.
Kehadiran petugas parkir resmi sangat penting untuk membantu mengarahkan posisi kendaraan masyarakat.
Terkait proses pembinaan, Al Fatih berharap peran Dinas Sosial tidak berhenti pada pendataan semata.